When did you start using make up?

Today is 12^th July 2016. Not much to do at office due to Idul Fitri gathering. Well, suddenly i remember about MAKE UP. Girls, When did you use make up for the first time in your life?

 

Short story start, when yesterday I was going around in the store doing some “sight seeing” in the makeup stalls, I saw a bunch of teenagers. I think they were about 9 or 10 years old. I can see very obviously from their body posture and their voice that they are still below 10. What makes them different with a 10 years old kids that I would imagine is the way they act, dress, and most of all, their makeup!

 

Their make up for me is just TOO MUCH for their age. They wear very thick glittery eye shadows, thick foundations, mascara, and a dark coral red/orange lipstick. They even wear fake lashes. I was shocked looking at the way they look.

 

Gosh.. I’m sorry to say, but even at my age, I don’t have the guts to wear that kind of make up in the day time for shopping purpose. Kids these days grow up so fast…:(

 

I understand fully their desire to touch makeup. I remember the time when I was about 10 years old. Back in that time, my friend and I like to play with nail polish and lipstick. We also like to play dress up with our mothers makeup and clothing. Yes it was a lot of fun… I think it was a very common things for girls at that age to dream themselves as being a very beautiful model or super star…:D

 

Our mothers were very generous also. She will let us play dress up and make up. But, we have to obey one rule. We have to take it off after… *sweet memories*

 

We are not allowed to use those thick makeup every day and during school. These restrictions are something that I don’t regret. I understand fully today as a grown up that those rules are to put us in the right proportion in the right age. Our mother wants us to look fitted in accordance to our age. I love you mom…:*

 

I do have to say that since I was a child I love make up. I see it as a type of art that we can enjoy. My mother does not use make up very often. But I love to see women wearing make up.

I remember my first make up that my mother bought me. It was a lip gloss. I remember that it was when I was around 12 years old. It was a drugstore not that expensive lip gloss designed for teenagers. It looks very natural. My mother allowed me to wear that lip gloss. Only that lip gloss. I remember how happy I was when I receive my first lip gloss. It was my first very own lip gloss>

 

Then at the age of 15, I started to save up my allowance to buy compact powder. I generally will use that compact powder and a lip gloss for school. When I was in high school, I was a total geek.. But deep inside my heart, my passion and love for make up just does not fade away.

 

I enter university at the age of 18. I start to have the guts to wear more “complete makeup” at the age of 18. I started to use foundation powder, soft lipstick, eyeliners and mascara. I “self learned” using these make up. I sometimes ask friends who are more advance in doing make up to teach me how to use them. I also receive many learning from magazines, youtube, and many other resources.

 

I do HEART make up very much..

 

But I would use the make up in accordance to my age.

 

I would prefer to enjoy every step of my life in proportion to my age.

 

I start using my first make up at the age of 12. And it was only a Lip Gloss.

 

So when did you first start using make up? And what was it?

 

Lehman Brothers

Inikah yang dinamakan crash? Boleh jadi. Namun perlu diingat, tak ada definisi yang jelas untuk crash. Ada yang mengatakan jika indeks harga saham gabungan (IHSG) turun lebih dari 20% dalam sehari, itu baru crash.

Apa pun definisinya, harga saham di seluruh bursa benar-benar sudah terbanting meskipun hal itu terjadi secara pelan-pelan. Lihat saja indeks Kospi. Selasa (16/9), indeks yang mencerminkan naik-turunnya harga saham yang terdaftar di bursa Korea itu jatuh 6,1%.

Penurunan harga saham juga terjadi di hampir seluruh pasar modal dunia. Hang Seng, misalnya, turun hingga 5,44%. Hal serupa dialami Nikkei (turun 4,95%), indeks Taipei (4,89%), Filipina (4,51%), dan Shanghai (4,47%). Dan yang pertama kali rontok adalah indeks Dow Jones.

Situasi itu jelas membawa kerugian yang tidak sedikit. Tak hanya masyarakat, dana pensiun, perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan yang mengelola uang masyarakat pasti akan rugi besar jika saham yang mereka miliki dijual saat ini. Sebab, dalam sembilan bulan terakhir, dana mereka di pasar modal telah tergerus 26,73%.

Para analisis mengatakan, kejatuhan saham di seluruh pasar modal dunia itu merupakan efek domino dari bangkrutnya Lehman Brother Holding Inc. Seperti diketahui, Senin (15/9), bank investasi terbesar keempat di Amerika itu mengajukan perlindungan pailit.

Permintaan tersebut keluar setelah Lehman tak sanggup lagi menanggung kerugian amat besar akibat krisis subprime mortgage sejak 2007. Secara pembukuan, Lehman memang layak bangkrut. Sebab, per Mei 2008, perusahaan ini memiliki utang hingga US$ 631 miliar. Sementara asset dan modalnya hanya US$ 639 miliar.

Yang jadi persoalan, utang itu merupakan kewajiban Lehman kepada sekitar 20 institusi keuangan di manca negara, dan paling banyak berasal dari Asia. Karena itu, para pengamat yakin, bangkrutnya Lehman ini akan menyeret sejumlah lembaga keuangan dunia lainnya.

Dengan tutupnya Lehman, maka kerugian yang akan ditanggung lembaga-lembaga keuangan tadi diperkirakan mencapai US$ 377 miliar. Angka ini jauh di atas modal mereka yang tercatat sebesar US$ 362,4 miliar.

Seandainya upaya penyelamatan Lehman tak membuahkan hasil, dan berpotensi membangkrutkan puluhan institusi keuangan, perekonomian dunia diperkirakan akan resesi.

Mimpi Jadi Manager SDM CV. Rising Star Advertising

Suatu ketika seorang rekan lulusan Fisipol yang telah bekerja di perusahaan local advertising di Solo berkata, aku mau keluar dari tempat kerja ini! Empat tahun aku belajar di Universitas, masak sekarang gaji cuma Rp 400.000,- per bulan? Sudah pekerjaan berat, gaji belum bisa nutup kebutuhan sehari-hari lagi…Salahku juga sih, dulu pas interview aku tidak menanyakan perihal gaji ini. Habisnya tabu. Eh, ternyata eh ternyata….

Impian setiap freshgraduate kiranya untuk mendapat pekerjaan dengan karir bagus, sesuai bidang keilmuan, dan gaji tinggi. Namun hal itu tidaklah mudah. Mengingat persaingan semakin ketat. Umumnya perusahaan terkemuka akan mencari orang yang sudah berpengalaman untuk menduduki posisi-posisi managerial. Sedangkan karyawan-karyawan baru akan dididik terlebih dahulu sebagai tenaga staff untuk memahami system perusahaan.

Ada fenomena menggelitik dari paradigma freshgraduates yang notabene adalah calon-calon tenaga kerja cerdas di Indonesia, bahwa bekerja haruslah identik dengan bekerja disuatu perusahaan besar dan gaji tinggi. Namun permasalahannya adalah ketatnya persaingan antar freshgradutes yang kadang membuat mereka banting stir untuk bekerja di perusahaan local, dengan alasan mencari pengalaman. Sedangkan disisi lain, perusahaan local seringkali mengalami “kekosongan potential SDM” karena dianggap tidak bonafide oleh para calon tenaga kerja tersebut. Ketidakbonafide-an ini menurut versi testimony rekan saya diatas, ada dalam masalah gaji. Disatu sisi perusahaan tidak membicarakan secara fair tentang system penggajian yang ada, dan di lain sisi adalah “kepolosan” rekan saya yang tidak menanyakan hal tersebut dikala interview.

Jika saya dalam 6 tahun mendatang dianugerahi untuk mengelola bisnis local advertising, saya akan memberi nama perusahaan tersebut dengan CV. Rising Star Advertising. Kemudian saya ingin membuat calon karyawan tertarik untuk bekerja di perusahaan saya. Terutama saat interview masalah gaji. Saya akan fair saja menyampaikan kepada orang yang akan saya pekerjakan bahwa mereka akan memperoleh gaji atau insentif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di perusahaan. Sehingga saya bisa melihat motivasi, alasan, paradigma, harapan-harapan dan negotiation skill calon karyawan tersebut dalam bekerja di perusahaan saya. Untuk selanjutnya saya bisa menilai kesunguhan mereka dan merencanakan pengembangan potential skill mereka.

Motivasi, alasan, paradigma, dan harapan-harapan calon karyawan penting saya ketahui guna mesikronkan nilai-nilai yang ada dalam perusahaan saya (corporate culture) dengan nilai-nilai yang ada dalam diri calon karyawan. Hal ini bisa ditujukan untuk mengukur kira-kira masa kerja karyawan yang bisa dikontribusikan terhadap perusahaan saya.

Selanjutnya negotiation skill penting mengingat perusahaan saya bersifat dinamis. Advertising memerlukan karakter orang yang energik, berpikiran terbuka, dan pandai bernegosiasi.

Bernegosiasi bukanlah perkara menang kalah, namun justru bagaimana menciptaan sinergi, yang bersifat win-win solution. Ketika saya menuntut suatu produktivas dan kontribusi yang optimal dari karyawan, sebaliknya saya juga akan menghargai mereka atas potential skill mereka. Pemahaman saya atas motivasi, alasan, paradigma dan harapan-harapan calon karyawan, berguna dalam proses planning “bagaimana mengembangkan potential skill calon karyawan tersebut.” Salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkarya dan belajar seluas-luasnya di perusahaan saya (dengan catatan bertangung jawab). Hal ini sering disebut dengan istilah job enrichment, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Dengan metode ini, secara tidak langsung entrepeneurship karyawan akan tergali, dan kelak mereka bisa mandiri dengan kemampuan mereka sendiri.

Karyawan dalam pandangan saya adalah intangible asset dimana perusahaan akan tumbuh bersama dengan mereka. Saya berpikir bahwa setiap orang dapat mendirikan local advertising dan menyamai produk yang saya jual, namun mereka tidak akan dapat membeli “budaya” perusahaan saya. Bagaimana saya memperlakukan karyawan saya akan menentukan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain diluar.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan diterangkan bahwa orang yang telah dinyatakan menjadi karyawan di dalam sebuah perusahaan sebenarnya berhak atas Upah. Ini berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan-perusahan local. Apapun bentuk usaha yang didirikan, baik perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau CV dan lain-lain, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah ditetapkan Upah Minimum yang harus dipenuhi oleh para pengusaha dan asuransi JAMSOSTEK. Yang masih dapat dipertimbangkan adalah dalam hal pemberian dalam bentuk tunjangan misalnya: tunjangan makan, transport dll. Tunjangan tersebut dapat diberikan dengan jumlah sesuai dengan kemampuan perusahaan kelak. Saya akan memberikan tunjangan secara bertahap dari jumlah yang terendah. Setelah perusahaan berkembang dan mendapatkan profit baru saya lakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.

Dedicated to:

Wadyabala Ganes Engineering Colsultant Jogja. “Kesan Pertama begitu menggoda. Selanjutnya….. tak terlupakan!”

Pendaftaran CPNS dan E-Government di Indonesia

Pendaftaran CPNS dan E-Government di Indonesia

1. Pendahuluan

Electronic Goverment atau e-goverment seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi dalam ekonomi global atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia.

Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Goverment, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Goverment.

Pendefinisian e-Goverment secara lengkap dan mendetil supaya manfaat e-Goverment benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu bahwa penggunaan Information and Communications Technology (ICT) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi, dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat.

E-government adalah salah satu bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah seiring dengan semakin bertambahnya penetrasi internet, sebagai bagian dari TIK, sekarang sangat mungkin meninggalkan prosedur lama yang terkesan kaku dan harus berbasis tatap muka. Seperti yang dialami oleh salah seorang tentara Amerika ketika memperpanjang Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana termuat dalam bukunya David Holmes di bawah ini:

An American soldier renewed his Virginia state driver’s license on Tuesday in December 1999. No big deal—except that it was six o’clock in the morning and he completed the procedure in seconds without leaving the army base where he was stationed, across three state boundaries in Fort Benning, Georgia…etc..¹

Fenomena di atas menunjukkan bahwa dengan e-government masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dapat menikmati pelayanan yang lebih baik karena pelayan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kantor pelayanan publik buka selama 24 jam dan dapat diakses dari manapun. Pelayanan publik di Indonesia yang telah banyak dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sangatlah mungkin diperbaharui melalui e-government. Apalagi dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hal ini menambah peluang bahwa transaksi pelayanan publik diperbolehkan melalui e-government.

2. Terminologi E-Goverment

Definisi tentang e-government telah banyak dikembangkan baik oleh kalangan praktisi maupun akademisi sehingga definisi yang ada mengandung perspektif yang berbeda-beda. The World Bank Group (2001) mendefinisikan E-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, Mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya² . Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi³. Selanjutnya variasi tentang definisi e-government dapat disajikan sebagai berikut:

• E-government applies concepts of electronic commerce (e.g. information and marketing through Web sites, selling to customers on-line) to government operations.⁴
• Refers to the federal government’s use of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) to exchange information and services with citizens, businesses, and other arms of government.⁵
• Government activities that take place by digital processes over a computer network usually use the Internet, between the government and members of the public and entities in the private sector, especially regulated entities. These activities generally involve the electronic exchange of information to acquire or provide products or services, to place or receive orders, to provide or obtain information, or to complete financial transactions. The anticipated benefits of e-government include reduced operating costs for government institutions and regulated entities, increased availability since government services can be accessed from virtually any location, and convenience due to round-the-clock availability.⁶
• It is the process of transforming government, so that the use of the internet and electronic processes are central to the way that government operates.⁷
• Electronic government services over the Internet (e.g. application forms, driving licenses, etc.)⁸
• The range of electronic services that enable transactions with the Government or electronic voting or improved interactive communication between the Government and the citizen.⁹
• The term (in all its uses) is generally agreed to derive from “electronic government” which introduces the notion and practicalities of electronic technology into the various dimensions and ramifications of government.¹⁰

Dari berbagai definsi di atas sebenarnya dapat disarikan ke dalam kata yang lebih singkat yakni Bring the government service to the Web ¹¹. Sedangkan definisi formal dari pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Depkominfo adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni go.id ¹². Sehingga berdasarkan definsi formal ini, walaupun ada website yang secara real dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk pelayanan publik namun apabila tidak ber-domain go.id maka tidak masuk klasifikasi e-government.

3. Manfaat E-Government

E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 1. Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik.

	Paradigma Birokratis	Paradigma e-government
Orientasi	Efisiensi biaya produksi	Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer).
Proses organisasi	Merasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertikal	Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi
Prinsip manajemen	Manajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah)	Manajemen bersifat fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat.
Gaya kepemimpinan	Memerintah dan mengawasi	Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship inovatif.
Komunikasi internal	Hirarki (berperingkat) dan top-down	Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung.
Komunikasi eksternal	Terpusat, formal dan saluran terbatas	Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan banyak saluran
Cara penyampaian pelayanan	Dokumen dan interaksi antar personal	Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face.
Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan	Terstandarkan, keadilan dan sikap adil	Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

Implementasi e-government adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan¹³. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government.

Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan fleksilbiltas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik. Pergeseran paradigma ini telah dikaji oleh Alfred (2002), yang disajikan dalam Tabel 1¹⁴:

4. Tingkat Pengembangan E-Government

Pengembangan e-government dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas pengembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat. Beberapa institusi dan pakar telah mengemukakan pendapat tentang level pengembangan e-government, namun pada intinya level pengembangan e-government terdiri dari 4 level yaitu:

1. Level informasi; dimana e-government hanya digunakan untuk sarana publikasi informasi pemerintah secara on-line, misalnya profil daerah, peraturan, dokumen, dan formulir.
2. Level interaksi; dimana e-government sudah menyediakan sarana untuk interaksi dua arah antara pejabat pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, misalnya dalam bentuk sarana untuk menampung keluhan, forum diksusi, atau hotline nomor telepon atau email pejabat.
3. Level transaksi; di mana e-government sudah menyediakan sarana untuk bertransaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, yakni transaksi yang melahirkan kesepakatan (deal) yang dapat disertai dengan pembayaran sebagai akibat dinikmatinya layanan publik yang telah digunakan. Misalnya trasaksi untuk pembayaran pajak atau retibusi.
4. Level integrasi, dimana semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah disamping disediakan secara konvensional juga disediakan secara online melalui e-government.

5. Kebijakan Pengembangan E-Government.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dijiwai oleh nilai-nilai good gevernance, Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan berkenaan dengan pengembangan e-government yang ditujukan kepada setiap instansi pemerintah antara lain: ¹⁵

1. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah
2. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah
3. Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan E-Government Lembaga
4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang E-Government
5. Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah

Selanjutnya pada tahun 2004 Depkominfo juga mengeluarkan enam panduan berupa:

1. Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services)
2. Kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan
3. Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik dan manajemen perubahan
4. Panduan tentang pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government
5. Standar kompetensi pengelola e-government
6. Blue-print aplikasi e-government pemerintah pusat dan daerah

Kemudian pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK di negara kita yang secara tidak langsung memperkuat kebijakan dalam pengembangan e-government. Kebijakan tersebut adalah pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). Dewan yang dibentuk Presiden SBY melalui Keppres No. 20, 11 November 2006. Dewan ini diberi amanah untuk merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu Dewan juga diminta untuk melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK. Melakukan koodinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha dan lembaga profesional dalam rangka pengembangan TIK juga menjadi tugas Dewan, selain memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien (Majalah e-Indonesia, 2007)¹⁶.

6. Potret E-Government Indonesia

Berbagai panduan yang telah dikeluarkan Depkominfo tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah RI serius dalam mengembangkan e-government, di mana instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah didorong untuk mengembangkannya. Namun keberhasilan pengembangan e-government belum signifikan, terbukti dari E-government Readiness kita masih menempati ranking bawah di antara negara lain di Asia Tenggara apalagi e-government reaadiness secara global, peringkat Indonesia lebih rendah lagi. Posisi Indonesia dalam E-Government Readiness baik di lingkungan Asia Tenggara dapat dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Global E-Government Readiness

No	Country	Global Rank in
		2004	2005	2008
1	Singapore	8	7	23
2	Malaysia	42	43	34
3	Thailand	50	46	64
4	Philipines	47	41	66
5	Brunei Darussalam	63	73	87
6	Viet Nam	112	105	91
7	Indonesia	85	96	106
8	Cambodia	129	128	139
9	Myanmar	123	129	144
10	East Timor	174	144	155
11	Lao, P.D.R	144	147	156

Sumber: Global E-Govermnet Readiness 2005¹⁷ dan 2008¹⁸

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia pada tahun ini menempati posisi ke tujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam, dan hanya satu tingkat lebih tinggi daripada Kamboja. Sedangkan untuk tataran global, posisi Indonesia juga tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menempati ranking 86, kemudian pada tahun ini posisi Indonesia merosot lagi menjadi ranking 106.

Fenomena di atas menarik dikaji untuk mengetahui permasalahan e-government di Indonesia. Oleh karena itu penulis telah melakukan review terhadap website pemerintah daerah mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Mei 2008. Propinsi Jawa Tengah dijadikan sampel secara purposive karena e-government kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah pernah mendapatkan penghargaan nasional dari Warta Ekonomi, yaitu e-government Kabupaten Kebumen pada tahun 2004-2005 dan Sragen pada tahun 2007. Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 30 kabupaten dan enam kotamadya. Masing-masing website kabupaten dan kota telah diakses dan dikaji melalui aspek level pengembangan dan menu dan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan hasil survei beberapa temuan yang menarik adalah sebagai berikut.

1. Dari 30 kabupaten dan enam kota, hanya 24 kabupaten (80%) dan lima kota (83%) yang sudah mempunyai website yang dapat diakses, selebihnya setelah dilakukan pencarian dengan menggunakan search engine Google dan Yahoo, website kabupaten dan kota yang bersangkutan tidak ditemukan. Mayoritas website pemerintah kabupaten dan kota yang sudah dapat diakses masuk dalam level pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil daerah tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil daerah, (2) prosedur pelayanan publik, dan (3) berita daerah bersangkutan yang sumbernya sebagian besar bukan dari kabupaten atau kota sendiri tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada daerah yang menyajikan berita yang sudah basi.
2. Dari 24 kabupaten dan lima kota yang websitenya dapat diakses, hanya 12 dari website kabupaten (40%) yang dapat dikategorikan pada level interaksi. Sedangkan lima website kota semuanya (100%) sudah ber-level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: (1) Buku tamu, (2) forum, (3) chatting, (5) link kontak, dan (6) polling. Hasil survei menunjukkan fasiltas tersebut kurang berfungsi dengan baik dibuktikan dengan:
   1. Buku tamu hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf briokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah.
   2. Forum diskusi juga masih kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas
   3. Fasilitas chatting yang disediakan hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik.
   4. Website yang menyediakan fasilitas polling belum dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
3. Dari website kabupaten dan kota yang telah mengembangkan e-government tidak ada satu pun yang termasuk level ketiga yakni level transaksi untuk pelayanan publik. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih berifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan.

7. Hambatan Birokrasi Pengembangan

Hambatan pengembangan e-government jika ditinjau dari perspektif birokrasi sebagai penyelenggara layanan publik melalui elektronik adalah sebagai berikut

1. Peopleware. Sumberdaya manusia yakni kemampuan para pejabat birokrasi maupun staff dalam menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government terhadap pihak luar. Operasionalisasi e-government juga tidak berjalan lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan tidak ada aktivitas yang berarti.
2. Hardware, yakni berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur. Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar.
3. Organoware. Hambatan birokrasi, seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan e-government menemui kendala dalam aspek organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-government. Para admin e-government di beberapa daerah yang selalu memonitor pengaduan masyarakat tidak mempunyai wewenang dan kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat misalnya dalam memberikan jawaban. Sedangkan untuk meminta pejabat atau pegawai yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan masyarakat, para admin tersebut tidak mempunyai wewenang. Hambatan birokrasi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengijinkan transaksi melalui media elektronik dapat dianggap sah. Walaupun sudah ada Undang-Undang ITE namun belum ada Juklak dan Juknis. Disamping SOT dan regulasi, hambatan organoware berikutnya adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka kebijakan dan panduan tidak disertai dengan alokasi dana sehingga harus ditanggung oleh daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas sangat logis jika potret e-government di negara kita mayoritas masih dalam level yang paling dasar yaitu level informasi, sedangkan yang sudah masuk level kedua pun (interaksi) belum bisa berfungsi dengan baik.

8. E-Government CPNS sebagai solusi SDM.

Pemenuhan kebutuhan SDM di suatu organisasi berkaitan erat dengan proses seleksinya, dimana SDM dipandang sebagai suatu intangible assets. Demi menghadapi kompetisi era globalisasi maka SDM diharapkan sudah tidak asing lagi dengan ICT.

CPNS di Indonesia tidak mau ketinggalan akan kemajuan ICT dan kekayaan SDM yang akan disaring. Oleh karenanya sebagai penyaringan awal, untuk mengetahui seberapa lihai seorang pelamar akan ICT, dibuatlah system on-line registration.

Hal ini cukup ampuh, dimana dalam pengisian data haruslah teliti. Sehingga tercermin bahwa pelamar yang lolos seleksi administrasi on-line setidaknya sudah faham ICT dan tentu saja teliti.

E-government adalah salah satu bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah seiring dengan semakin bertambahnya penetrasi internet, sebagai bagian dari TIK, sekarang sangat mungkin meninggalkan prosedur lama yang terkesan kaku dan harus berbasis tatap muka.

Demi penciptaan transparasi publik, maka pengurangan prosedur tatap muka dapat dikatakan lebih terpercaya dengan system pendaftaran on-line ini. Setidaknya dalam pendaftaran on-line, seorang pelamar hanya akan terdeteksi karena memiliki 1 tanda pengenal saja. Yang hal tersebut akan dicocokkan dengan berkas aslinya nanti. Kelolosan administrasi awal ini tergantung pada kebenaran pengisian data on-linenya. Sehingga semua resiko ada di tangan pelamar. Hal inilah yang dapat menggambarkan tingkat keahlian dan ketelitian pelamar. Lebih-lebih ketika kelolosan akan dipertimbangkan dari range interval nilai tertinggi dari sekian pelamar yang telah mendaftar secara on-line. Maka prosedur ini lebih memudahkan panitia CPNS dalam menyaring administrasi tahap awal, sekaligus tergambar kemampuan teknis pelamar tersebut.

9.Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis good governance. Pemanfaatan e-government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Walaupun sejak tahun 2003 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai e-government namun pada kenyataannya potret e-government kita masih dalam level rendah baik level pengembangannya maupun level dalam Global E-Government Readiness. Keadaan ini disebabkan oleh tiga hambatan utama yakni sumberdaya manusia, hardware, dan birokrasi.

Penerapan e-government di Indonesia yang masih terbatas pada level interaktif saja, sudah mulai terbantahkan walaupun masih sangat terbatas. Mulai hari ini CPNS di beberapa department RI dapat diakses secara on-line.

Pendaftaran online ini hanya untuk pendaftaran tahap awal karena pelamar tetap harus mendaftar ulang yang salah satu kelangkapannya berupa surat lamaran yang harus ditulis tangan. Pelamar yang telah mendaftar ulang baru dapat nomor peserta ujian.

Daftar Pustaka:

http://www.google.com

E-Goverment Bagi Pemerintah

http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=263

http://www.wikipedia.com

http://arokhman.unsoed.net/?m=200807

Action Controll

Creating goal congruence needs an action control. It can be effective as long as the manager understands what the action “must do” not only “should do”. Therefore action control is formed by four basics:

1. Behavioral Constraint

2. Pre action Reviews

3. Action Accountability

4. Redundancy

Bellowed is the example of Action Control Application at FFI.

Job Title : Accounting Claim.

Jobdesc : Controlling the budget program.

Behavioral Constraint:

1. Physical Constraint:

Ø Having password for accessing SAP. Himself and his finance supervisor only know the password.

Ø Having Discount Maintenance Summary for matching the claim and the program.

2. Administration Constraint:

Ø Making hierarchy sign authorization.

Ø Making deadline claim

Ø Reviewing the budget every month.

Pre action Reviews.

Make quarterly budget and Discount Maintenance Summary Program.

Action Accountability:

Every claim, which is issued by distributor, is checking first by sales supervisor. Then the accounting claim officer verifies it, then signed by finance supervisor and sales manager. After that, the accounting claim officer entry the document into SAP. After posting, he tells the distributor about the A/R for reducing his payment.

The document attachments are:

1. Invoice

2. Expenditure Voucher

3. Discount Maintenance Summary

Redundancy:

1. Creating back up data at head quarter office.

2. Accounting claim Officer is helped by his supervisor.

Brand

arti-penting-brand

The Application of Result Control

Subject : Management Control System
Title : The Application of Result Control

1. Defining the Performance Dimensions.
Sales achievement of Salesman. Salesman is wished to achieve the quarterly sales target.

2. Measuring Performance on these Dimensions
Using the report of product focus and visibility. These reports are fulfilled daily which mentioned as call card report. The call card report is assigned daily by sales supervisor after the salesman done the market visit.

3. Setting Performance Target.
The Salesman achieve 100% of quarterly sales target.

4. Reward:
Getting bonus
Extend of working contract.

Punishment:
No bonus.
Resign.

1. Defining the Performance Dimensions.
On time claim reporting.

2. Measuring Performance on these Dimensions
Monitoring the monthly budget and report, also no pending claim.

3. Setting Performance Target.
On time closing per month
No exceeded budget
No missing document
No high risk audit finding
Journal entry on the same day
No tax penalty
On time tax payment

4. Reward:
Bonus
Promotion

Punishment:
Bad performance appraisal index.

1. Defining the Performance Dimensions.
Customer product satisfaction
2. Measuring Performance on these Dimensions
Monitoring the bad stock at warehouse and YCH.
Monitoring the market complaint.

2. Setting Performance Target.
No more complaint of product from customer.

Reward:
Bonus

Punishment:
No Bonus.

System Application and Product in data processing at PT. Frisian Flag Indonesia

System Application and Product in data processing at
PT. Frisian Flag Indonesia

SAP merupakan software yang banyak dipakai di perusahaan besar untuk mendukung integrasi proses bisnis. Lima tahun terakhir, di perusahaan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, sedang gencar-gencarnya mengimplementasikannya. Software buatan Jerman ini telah lama dipakai di perusahaan besar Eropa dan Amerika. Seperti diberitakan Detik.com beberapa hari lalu, tahun ini, SAP juga menyiapkan paket khusus untuk perusahaan level menengah ke bawah (baca UKM). Dengan penambahan area supporting SAP, akan menambah pangsa pasar SAP dan juga membuka peluang tenaga kerja bagi dunia IT.
Di Indonesia, banyak perusahaan besar yang telah mengimplementasikan SAP, misalnya Astra International, Toyota Astra Motor, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bentoel Prima, United Tractor, Daihatsu Motor, Pertamina, Aqua, Telkomsel, Auto 2000, Blue Bird dan masih banyak perusahaan lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Modul yang diimplementasikan tiap perusahaan pun beragam. Ada yang hanya memakai untuk keperluan area tertentu seperti Financial Accounting saja atau Sales and Distributon saja, namun banyak pula yang mengintegrasikan beberapa modul.
Dengan perjalanan sejarah lebih dari 85 tahun di Indonesia , PT Frisian Flag Indonesia adalah pemimpin pasar di industri susu Indonesia yang berkomitmen untuk memproduksi produk susu berkualitas terbaik dan bernutrisi tinggi dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan mitra usaha. Semua ini dimulai di tahun 1922 dengan merek susu ”Friesche Vlag” atau yang lebih dikenal sebagai Susu Bendera diimpor dari Cooperative Condensfabriek Friesland di Belanda – sekarang Royal Friesland Foods.
Komitmen untuk Kualitas
Sebagai ahli nutrisi susu bertaraf internasional, FRISIAN FLAG INDONESIA memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk termasuk susu bubuk, susu cair siap minum dan susu kental manis. Perusahaan kami mengoperasikan dua fasilitas produksi yang canggih di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur. Pabrik di Pasar Rebo memproduksi susu bubuk dan pabrik di Ciracas memproduksi susu cair serta susu kental manis.

Proses produksi susu di FRISIAN FLAG INDONESIA menggunakan teknologi mutakhir dan praktek sterilisasi terbaik dari awal hingga akhir untuk menghindari kontaminasi dalam proses produksinya – praktek ini yang dikenal sebagai ‘Good Manufacturing Practices’(GMP).

FRISIAN FLAG INDONESIA mengikuti standar sertifikasi produksi kelas dunia tertinggi untuk memastikan hasil produksi yang berkualitas tinggi bagi konsumen. Seluruh proses ‘supply chain’, mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan distribusi produk akhir kepada distributor dan grosir, diawasi oleh HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) dan sistem ISO 9001; 2000 dan sistem ISO 14000.

Frisian Flag Indonesia, mengimplementasikan SAP Business Planning and Consolidation (sebelumnya dinamakan Outlooksoft). Tujuannya, agar secara konsisten mampu mengelola kinerja perusahaan dengan data operasional dan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan, penyusunan anggaran belanja, forecasting, analisa dan pelaporan secara efektif. Dengan solusi tersebut, Frisian Flag juga berharap mampu mengintegrasikan perencanaan korporat dengan perencanaan departemen, membuat skenario model biaya secara cerdas, menampilkan analisa yang akurat untuk menentukan anggaran operasional berdasarkan perencanaan dan asusmsi-asumsi strategis.

Apa itu SAP ?
SAP (System Application and Product in data processing ) adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan lainnya.

Modul-Modul di SAP
SAP terdiri dari modul-modul aplikasi sebagai berikut :
Ø SD-Sales & Distribution: membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order (proses sales, shipping dan billing)
Ø MM-Materials Management: membantu menjalankan proses pembelian (procurement) dan pengelolaan inventory
Ø PP-Production Planning: membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi (manufacturing) suatu perusahaan.
Ø QM-Quality Management: membantu men-cek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik
Ø PM-Plant Maintenance: suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis
Ø HR-Human Resources Management: mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, management waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai
Ø FI-Financial Accounting: Mencakup standard accounting cash management (treasury), general ledger dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting.
Ø CO-Controlling: Mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas
Ø AM-Asset Management: Membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses asset accounting tradisional dan technical assets management, sampai ke investment controlling
Ø PS-Project System: Mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan project, pengerjaan dan kontrol

Dampak Integrasi
Dengan mengimplementasikan SAP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat:
Ø Perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah “real-time processing”
Ø Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data product maupun data vendor.
Ø Transparansi data – Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up-to-date setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut di-input oleh user lainpun.

Parameter Integrasi
Suatu karakteristik utama yang menandakan suksesnya integrasi informasi dalam suatu perusahaan adalah bahwa segala informasi hanya perlu di input satu kali saja pada sistem.
Sistem SAP memungkinkan hal ini terjadi dengan mentransfer/mengcopy informasi yang sudah di-input pada satu dokumen ke dokumen lainnya sehingga mengurangi pekerjaan input data dan sekaligus mengupdate semua dokumen yang berkaitan dengan rangkaian proses tertentu.

Contoh integrasi dengan SAP :
Semua informasi tersimpan didalam SAP sehingga dapat diakses oleh bagian organisasi yang membutuhkan pada saat yang dibutuhkan.

Data di SAP
Tipe data yang terdapat dalam sistem SAP:
1. Data Transaksi
Ø Data yang digunakan untuk melakukan transaksi di SAP, contoh: membuat purchase order.
Ø Setiap transaksi akan tersimpan di dalam satu dokumen tertentu.

2. Master Data
Ø Data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan, contoh: material master, vendor master, customer master
Ø Master data tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh seluruh modul aplikasi dalam sistem SAP

Proses Bisnis dan Fungsi dalam SAP
Sistem SAP dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan rangkaian proses bisnis yang terdapat pada suatu organisasi.

Ø Finance / Accounting melakukan proses pembayaran ke vendor.
Ø Finance akan mengakses PO dan goods receipt melalui sistem pada saat menerima invoice dari vendor untuk melakukan checking secara ‘3 way matching’ (menggunakan 3 dokumen PO-GR-invoice)

Ø Bagian warehouse membuat goods receipt untuk penerimaan barang dari vendor
Ø Purchasing organization membuat PO

Dalam suatu organisasi, misalnya perusahaan manufacturing, ini berarti integrasi keseluruhan proses supply chain – mulai dari supplier sampai dengan customer – dalam suatu rangkaian proses yang saling berbagi informasi.

Secara garis besar mengenai proses-proses bisnis yang berlaku pada suatu organisasi manufacturing meliputi :
1. Rangkaian proses end-to-end
2. Proses Procurement to Payment
3. Proses Order to Cash
4. Proses Inventory/Warehouse Management
5. Proses Plan & Manage Enterprise (FI/CO)

SAP Data Archiving
Data archiving menuntut kerjasama yang tinggi antara user dan Administrator serta harus direncakaan dengan baik antar departement. Tujuan system administrator adalah menjaga database yang sekecil mungkin, yang berarti menghapus object data sebanyak mungkin, padahal keinginan user adalah bisa mengakses data yang online sebanyak mungkin baik itu untuk analisis, sekedar menampilkan atau reporting. Karena itu dibutuhkan kompromi untuk hal ini, kapan data akan diarchive. Tujuan jangka panjang adalah menjaga volume data agar tetap konstan dan memiliki strategi yang baik dalam archiving.

SAP merupakan software integrasi dari modul-modul bisnis proses yang biasa diimplementasikan di perusahaan besar. Integrasi ini melibatkan banyak tabel dalam database dan dalam pengaksesannya memerlukan indexing.

Keinginan Technical team dan user sering bersebrangan. Bagi user, kondisi yang diinginkan adalah semua data dapat di akses dengan cepat. Dari sisi technical, keinginan user ini dipertanyakan. Kenapa semua data harus disimpan terus? Dengan menyimpan data terus menerus menyebabkan disk penuh dan index tree menjadi gemuk. Index yang gemuk ini akan menyebabkan pengaksesan terhadap record menjadi lambat. Secara technical, index ini bisa diatasi dengan menambah kapasitas memory dan processor. Sama pula bila disk penuh, tinggal membeli dan menambah disk. Berapa investasi yang diperlukan tiap tahun untuk menambah disk, memory dan processor.

Secara bisnis, tidak semua data diakses tiap hari. Hanya data yang diperlukan untuk keperluan bisnis yang sering diakses. Data yang secara bisnis proses sudah closed, (misal dari Purchase Order, Good Receipt dan sampai payment) tidak akan diakses lagi kecuali keperluan khusus.

Setiap bulan, oleh financial dilakukan month end closing, sebuah proses tutup buku bulanan. Data yang secara bisnis proses sudah berstatus closed, tentu tidak akan diubah. Bayangkan bila data pemesanan barang dengan spesifikasi dan harga tertentu yang sudah dibayar, tapi dilakukan pengubahan nilai rupiahnya atau speknya.

Data yang secara bisnis role tidak boleh diubah ini, bila masih dibutuhkan untuk diakses, bisa dilakukan archiving.
Dengan archiving, keinginan user untuk mengakses semua data (hanya yang dibutuhkan) dengan cepat bisa terwujud. Begitu pula keinginan technical team (Administrator) untuk menjaga kerampingan index database, mengurangi investasi penambahan hardware terpenuhi.

Proses-proses yang termasuk dalam Financial / Accounting Flow:

Good
Invoice
Verification
Inventory
Outgoing
Billing
Delivery
Incoming
FI/General
Controlling
Automatic Posting to Accounting Book

Master Data Maintenance
• COA, Cost Center, Profit Center
Manual GL Processing
• Journal Entries Processing
• Bank Reconciliation
Periodic Processing
• Tax Processing
• Bank Reconciliation Processing
•PdtCtCllti

Data Archiving
Secara technical Data Archiving adalah memindahkan record data, dari tabel-tabel database di Sistem SAP dan menyimpannya di dalam archiving file (paling sedikit 1 file).
Isi dari object bisnis di Sistem SAP, didistribusikan melalui beberapa tabel di database. Archiving Object mengelompokkan table-tabel yang secara logika dihubungkan oleh business objects. Hal ini untuk memastikan bahwa semua informasi yang dimiliki R/3 business object ditulis ke dalam archive file dan menghapusnya dari database.

Proses Archive Data
Ada 2 tahap dalam archiving :
Ø Membuat archive files : Program archiving menulis (write) data yang diarchive dari R/3 database ke dalam bentuk archive files.
Ø Menghapus data : Program deletion akan membaca data dari archive file dan akemudian menghapusnya dari database.

Kedudukan Third party
Sangat mungkin menggunakan fasilitas SAP untuk mengarchive data. Namun SAP memang tidak menfokuskan diri untuk mengembangkan archiving. Ada beberapa perusahaan lain (third party) yang mencoba memberikan solusi tambahan yang diperlukan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, archiving tidak hanya diperuntukkan buat data, tapi bisa juga print list atau document.
Ø Ada 3 komponen yang dapat di-archive: Data, Electronics Document, dan Print List.
Ø Yang bisa dilakukan oleh SAP hanyalah melakukan data archiving, dan selebihnya dilakukan oleh third party.
Ø Syarat utama bagi third party adalah kemampuan meng-cover archiving ketiga komponen ini, dan ini dibuktikan oleh sertifikasi dari SAP.

Bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan Archiving, haruslah mengerti benar kondisi database dan keinginan user. Pelajari third party solution seperti IXOS, Mobius, HP, Content Manager (IBM) atau lainnya.

Scope integrasi, harga license tiap user SAP yang relative mahal, biaya consultan yang lumayan dan tingginya ‘kutu loncat’ SDM SAP, menyebabkan tidak semua perusahaan ‘berani’ memakai solusi SAP.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.frieslandfoods.com, 2008
http://www.frieslandfoods.co.id, 2008
http://www.google.com, 2008
http://www.ilmukomputer.com, 2008
http://www.swa.co.id, 2008
http://www.sap.com, 2008
http://www.wikipedia.org,2008

Langkah-Langkah Menuju Penerapan Good Corporate Governance

Langkah-Langkah Menuju Penerapan Good Corporate Governance

Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang enak dan mudah diwacanakan, tapi masih berat dilaksanakan. Terbukti, sejak Komite Nasional Kebijakan GCG (kini berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG) mengeluarkan pedoman GCG pada 2001, jumlah institusi publik dan BUMN yang serius menerapkan konsep ini masih memprihatinkan (swa, 2007). Mas Achmad Daniri, -Ketua KNKG-, menyebutkan dalam Swa (2007) bahwa hal itulah yang membuat gemes pengurus KNKG. Padahal, target yang dicanangkan KNKG ingin menempatkan Indonesia pada kuartil teratas dalam pemeringkatan internasional good governance pada 2009. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fithri (2007) jumlah peserta CGPI Awards-pun masih sangat sedikit. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran publik akan arti pentingnya GCG.

Permasalahan

Merujuk pada latar belakang tersebut maka:

1. Apakah GCG?

2. Mengapa konsep GCG sulit membudaya?

3. Bagaimana upaya penerapan GCG?

Teori Keagenan

Teori Keagenan menunjukkan hubungan antara pihak yang bekerja sama tapi mempunyai posisi yang berbeda. Manajemen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dilain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas, baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko (Eisenhard, 1989 dalam Khomsiyah, 2003). Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya tetapi asses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan prinsipal tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dan sebagainya. Produk dari ketiadaan harmonisasi antara agen dan prinsipal ini adalah timbulnya ketidakseimbangan informasi (information asymmetry).

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan GCG menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Penerapan GCG dalam praktiknya menekankan perlunya transparasi dan akuntanbilitas dari manajemen perusahaan

Penerapan GCG

Mendorong perusahaan menerapkan GCG bukanlah hal yang mudah. Menurut Jos Luhukay (Ketua Subkomite Korporasi) dalam Daniri (2007), bahwa salah satu penyebabnya adalah belum adanya wasit yang tegas untuk program ini. Regulator tidak bisa dijadikan satu sebagai wasit. Sehingga dalam rencana mendatang KNKG akan memprioritaskan pelaksanaan GCG di perusahaan yang menghimpun atau menggunakan dana publik dalam jumlah besar, seperti kelompok perbankan, dana pensiun, perusahaan publik dan BUMN. Pelaksanaan GCG di masing-masing kelompok tersebut tentu akan sangat bergantung pada peran regulator masing-masing. Contoh peran regulator perbankan adalah Bank Indonesia dan peran regulator pasar modal ada Bapepam. Jos Lukuhay dalam Daniri (2007) juga mengungkapkan bahwa sekarang sudah saatnya para regulator tersebut di-rating, bukan hanya perusahaannya saja.

Sedangkan menurut Suratman (2000), menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi GCG menyebabkan ketidaktahuan perusahaan akan asas manfaat GCG, sehingga penerapan GCG masih rendah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Marwati (2007) yang menggambarkan bahwa peserta CGPI Awards masih sangat sedikit. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa publik masih acuh dengan manfaat penerapam GCG.

Manfaat mikro GCG bagi perusahaan ujung-ujungnya memang efisiensi dan produktivitas. Sebab produktivitas dan efisiensi usaha adalah jawaban menghadapi kompetesi global di tengah situasi yang turbulance. Sedangkan secara makro GCG bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan GCG maka secara otomatis membantu perbaikan ekonomi negara dan masyarakat.

Sebagai contoh konkrit yaitu, penerapan GCG dalam praktiknya menekankan perlunya transparasi dan akuntanbilitas dari manajemen perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan apa yang didapat. Hal ini, menurut Wahjudi dalam Khomsiyah (2000), menghindari inefisiensi dan opportunity cost yang tidak perlu.

Sementara itu, guna menjamin efektifitas GCG diperlukan suatu cara. Hal itu harus dilakukan secara kolektif oleh pekerja-pekerja di dalam tingkatan yang berbeda. Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG.

Merujuk pada Satyo (2000), berikut setidaknya bentuk-bentuk peran yang dapat diambil oleh para manajer, akuntan manajemen, dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya GCG di perusahaan. Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap GCG dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang;

2. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap;

3. Menaati standar-standar etika; dan

4. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai “ahli” dan kewenangan legalnya diakui.

Akuntan Manajemen dapat berperan dalam:

1. Memberikan system informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan;

2. Merancang dan menerapkan internal control system yang berperan sebagai dewan penjamin;

3. Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati; dan

4. Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama.

Auditor Internal dapat berperan dalam:

1. Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasehat pada pihak manajemen;

2. Mengevaluasi internal control system dan bertanggung jawab kepada komite audit;

3. Menelaah peraturan GCG minimal setahun sekali.

Pambudi S. Teguh, (2006) merangkum bahwa ada lima langkah menuju GCG, yaitu:

1. Pemilik dan manajemen, siapkan komitmen Anda. GCG adalah proses yang terus-menerus. Tanpa komitmen, hasilnya tidak akan maksimal dan hanya buang-buang waktu serta energi.

2. Tunjuk orang yang kapabel untuk memimpin tim khusus. Mereka bisa melakukan benchmarking atau mengundang konsultan.

3. Susunlah organ-organ GCG mengacu ke pedoman yang dikeluarkan Komnas GCG, serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Prinsipnya, terjadi keseimbangan kewenangan dan mekanisme check and balance

4. Buatlah corporate governance manual sebagai induk dari semua buku manual perusahaan yang mengatur etika dan praktik hubungan organ-organ perusahaan.

5. Sosialisasi dan tone from the top. Manajemen harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang enak dan mudah diwacanakan, akan tetapi membutuhkan kerjasama antara semua pihak demi mendapatkan manfaat yang optimal. Jangan dulu bicara adanya hambatan di luar ketika perusahaan ingin mempraktikkan GCG — terutama ketika iklim bisnis secara makro belum kondusif seperti masih merajalelanya tradisi kickback atau biaya siluman — yang membuat niat diurungkan. Yang terpenting, adalah mempraktekkan GCG sedini mungkin karena banyak manfaat yang dipetik.

Daftar Pustaka

Daniri, Achmad, 2007. Gulirkan Terus GCG. http://www.swa.co.id, 2007.

Khomsiyah, 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003, hal. 200-212.

Marwati, Fithri Setya (2007). Pengaruh Pengumuman Corporate Governance Perception Index (CGPI) Terhadap Reaksi Pasar. Universitas Gadjah Mada, Jogja, 2007. P

ambudi, S. Teguh, 2006. Lima Langkah Menuju GCG. http://www.swa.co.id. 2006. S

atyo, 2000. Agar CG Efektif. Media Akuntansi, NO. 7/ TH. I/Maret 2000, hal. 8.

Suratman, Adji, 2000. Peranan Akuntan pada GCG. Media Akuntansi, NO. 7/ TH. I/Maret 2000, hal. 12.

Corporate Life Enrichment: Cost Saving, Healthy and Working Life

Corporate Life Enrichment: Cost Saving, Healthy and
Productive Working Life

Pendahuluan
Dewasa ini, ada kecenderungan yang menggembirakan dalam upaya umat manusia terus-menerus meningkatkan kualitas kehidupan, di mana kesadaran tersebut tidak hanya tumbuh dalam taraf individu melainkan juga perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang lebih menyadari bagaimana memanfaatkan perspektif dan pengetahuan baru untuk kehidupan yang sejahtera, terutama bagi karyawan mereka.

Tingginya tingkat absensi karyawan merupakan salah satu indiktor kualitas hidup yang rendah. Selama hal itu masih menjadi isu besar di tempat kerja, perusahaan harus menyadari, bahwa sudah saatnya melakukan corporate life enrichment.
Corporate life enrichment adalah upaya meningkatkan baik produktivitas maupun anggaran agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan nilai tambah. Life enrichment sendiri juga merupakan investasi bagi masa depan perusahaan. Dunia bisnis perlu mengupayakannya untuk mengurangi angka absensi karyawan yang disebabkan sakit, dan mengurangi gangguan-gangguan lain dalam proses bisnis.

Permasalahan
1. Apakah definisi Corporate Life Enrichment?
2. Bagaimana deskripsi penerapan Corporate Life Enrichment di PT. Charoen Pokphan?

Manajemen Sumber Daya Manusia
Bagian/divisi sumber daya manusia harus menjamin bahwa perusahaan dapat/mampu merekrut, melatih, mengembangkan, memotivasi dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas baik dan tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada saat yang tepat pada semua tingkatan dalam organisasi perusahaan itu, dan melepaskan mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam proses pencarian calon karyawan tersebut terdapat metoda/tehnik seleksi yang disebut dengan medical examiniation. Tujuan medical examinination adalah sebagai berikut:
1. Menentukan apakah kualifikasi fisik calon memenuhi syarat.
2. Mencatat kondisi fisik calon pada saat diterima bekerja.
3. Mencegah dipekerjakannya orang dengan penyakit tertentu.
4. Membanatu pelaksanaan proses penempatan pegawai (sesuai dengan kondisi fisik dengan kerjanya).

Ketika perusahaan sudah menemukan the right man, in the right place, and on the right time, maka diperlukan suatu pengelolaan dan pemeliharaan atas karyawan tersebut. Indikator bahwa placement terhadap karyawan adalah tepat yaitu adanya tingkat produktivitas karyawan yang optimal. Adapun pemeliharaan atas diri karyawan dapat berupa fisik, mental, moril, maupun motivasi.

Corporate Life Enrichment
Karyawan adalah Sumber Daya Manusia yang perlu dikelola. Menurut F.W. Taylor manusia dipandang sebagai faktor produksi dimana hal ini sama dengan faktor produksi lainnya. Sebagai faktor produksi, maka perusahan perlu melakukan upaya meningkatkan produktivitas karyawan maupun anggaran agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan nilai tambah. Upaya tersebut sering dikenal dengan istilah Corporate life enrichment (www.swa.co.id). Life enrichment sendiri juga merupakan investasi bagi masa depan perusahaan. Dunia bisnis perlu mengupayakannya untuk mengurangi angka absensi karyawan yang disebabkan sakit, dan mengurangi gangguan-gangguan lain dalam proses bisnis.

Health economy adalah ilmu baru yang harus diperkenalkan kepada perusahaan. Karena kesehatan dan pencegahan penyakit selalu dipandang oleh perusahaan sebagai cost. Padahal kalau dihitung, kerugian dan biaya akan lebih besar bila karyawan sakit. Selain biaya pengobatan yang tidak murah, perusahaan juga menderita kerugian dengan turunnya produktivitas apabila karyawan tidak masuk.

Company Profile PT. Charoen Pokphan
Pada tahun 1971, PT. Charoen Pokphan mendapat izin dari pemerintah Indonesia melalui fasilitas penanaman modal asing, berdasar pada Dekrit No.616/M/SK/XI/1971 tertanggal 29 November 1971 atas nama Menteri Perdagangan Indonesia, untuk mendirikan pabrik makanan ternak di Jakarta di area 2,4 hektar.
PT. Charoen Pokphan didirikan oleh:
· Summet Jiaravanon
· Jaran Chearavanont
· Montri Jiaravanont
· Johannes Purnama Sudarma, SH

PT. Charoen Pokphan memulai operasi bisnisnya pada tahun 1972 dengan kapasitas produksi 20.000 ton per tahun. Produknya terdiri dari makanan ternak (sapi, babi) dan makanan unggas (ayam, broiler, dan bebek). Kemudian di tahun 1976 dan 1979, PT. Charoen Pokphan melebarkan bisnisnya ke Surabaya dan Medan dengan cara menambah kapitas produksi 24.000 tons dan 80.000 tons per tahun.

Setelah pengembangan beberapa produk, sekarang PT. Charoen Pokphan mempunyai kapasitas total produksi 650.000 ton per tahun di pabriknya yang ada di Jakarta, Suranbaya, dan Medan. Pabrik di Jakarta berada di tanah 27.284 m2 dengan kapasitas produksi 200.000 tons per tahun). Pabrik di Surabaya berada di area tanah 42.565 m2 (dengan kapasitas produksi 250.000 ton per tahun). Sedangkan pabrik di Medan berada di area tanah seluas 17.565 m2 (dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun).

Oleh karena meningkatnya permintaan pasar akan makanan udang, maka pada tahun 1988 PT. Charoen Pokphan memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya lagi dengan memproduksi makanan udang. Hal ini diikuti dengan didirakannya pabrik dengan kapasitas 40.000 ton per tahun di Medan. Dalam rangka menguatkan posisi pasarnya di makanan unggas, melalui RUPS yang diadakan pada tanggal 24 April 1990, para pemegangsaham memutuskan untuk mengambil alih 80% dari saham P.T Charoen Pokpand Jaya Farm, perusahaan berdomisili di Jakarta dan mengkhususkan diri di bidang pengolahan makanan ternak dan hasil ternak (www.cp.co.id).
Penerapan Corporate Life Enrichment di PT. Charoen Pokphan

Kesehatan dan pencegahan penyakit selalu dipandang oleh perusahaan sebagai cost. Padahal kalau dihitung, kerugian dan biaya akan lebih besar bila karyawan sakit. Selain biaya pengobatan yang tidak murah, perusahaan juga menderita kerugian dengan turunnya produktivitas apabila karyawan tidak masuk.

Hal inilah yang menstimulus PT. Charoen Pokphan untuk mengadakan vaksinasi kepada karyawan. Program vaksinasi tersebut adalah vaksinasi flu yang berhasil mengurangi jumlah absen sakit sebesar 44%. Pada tahun 2006 sebelum vaksin, sebanyak 579 karyawan absen sakit (72,28% dari 801 karyawan). Setelah vaksin angka itu turun menjadi 222 karyawan absen sakit. Vaksinasi flu dipilih karena flu atau influenza adalah penyebab 10-12% absensi karyawan di seluruh dunia.

Penurunan jumlah absensi ini juga diikuti dengan peningkatan produktivitas. Hasil penelitian di Charoen Pokphan menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 38,51% sesudah vaksin, yang ditunjukkan dengan jelas oleh meningkatnya produksi telur per hari (www.swa.co.id)

Daftar Pustaka

Yuwono, Budi,1998. Modul Manajemen Sumber Daya Manusia. Unsoed, Purwokerto, 1998.
http://www.swa.co.id, 2008.
http://www.cp.co.id, 2008.