BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
|
Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.
Salah satu paradigma baru itu adalah perihal perencanaan pembangunan daerah. Mulai tahun 2001, seiring dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kiat di balik desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Telah banyak dikembangkan sistem informasi yang berbasis data perencanaan pembangunan, yang beroperasi baik di pusat maupun di daerah. Misalnya, Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (Simdagri) dan SIM Daerah (Simda), yang penerapan pengelolaannya di daerah dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di daerah. Contoh lain adalah yang berkaitan dengan aspek ruang, yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG), yang dikembangkan melalui proyek berbantuan luar negeri Land Resources Evaluation and Planning (LREP) dan Marine Resources Evaluation and Planning (MREP); atau sistem informasi yang menyangkut aspek lingkungan, seperti Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) serta Neraca Sumber Daya Alam dan Spasial Daerah (NSASD) di setiap daerah.
Dengan adanya Sistem Informasi dan Manajemen Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bappeda Purwokerto ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam hal struktur, jenis maupun format data demi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. |
Makalah ini akan lebih menekankan pada pengendalian system di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapeda Purwokerto. Hal ini dikarenakan Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
I.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi apakah sistem Pengendalian Bapeda Purwokerto sudah tepat untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Dan apabila ditemukan kekurangan dalam sistem, dapat segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak buruk yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan
I.3. Manfaat Penelitian
Memperkaya khasanah ilmu Sistem Informasi Manajemen, dan menggambarkan system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.
I.4.Batasan Masalah
Makalah ini hanya membahas mengenai deskripsi system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.
I.5 Kerangka Pemikiran
System Pengendalian pada sub Bidang Pengendalian, Bapeda Pwt
|
System Pelaporan pada sub Bidang Pengendalian Bapeda Pwt
|
Penelitian ini akan menilai sistem penjualan dan pembelian yang ada pada PT Detta Marina, setelah itu akan di evaluasi untuk dinilai sudah baik atau belum. Jika belum baik, maka akan dilakukan perbaikan terhadap kedua sistem tersebut
BAB II
TINJAUAN UMUM
|
Nama Jabatan :
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
|
|
|
|
Penjabaran Tugas :
|
|
|
|
Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
|
A. Struktur Organisasi
SUSUNAN ORGANISASI
|
|
Pasal 3
|
|
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
|
|
|
a.
|
1. Kepala Badan .
|
|
|
b.
|
2. Sekretariat, terdiri dari:
|
|
|
|
1.
|
Sub Bagian Umum;
|
|
|
|
2.
|
Sub Bagian Keuangan;
|
|
|
|
3.
|
Sub Bagian Bina Program.
|
|
|
c.
|
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
|
|
|
|
1.
|
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
|
|
|
|
2.
|
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
|
|
|
d.
|
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
|
|
|
|
1.
|
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
|
|
|
|
2.
|
Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
|
|
|
e.
|
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
|
|
|
|
1.
|
Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
|
|
|
|
2.
|
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
|
|
|
f.
|
6. Bidang Statistik dan Pengendalian;
|
|
|
|
1.
|
Sub Bidang Data dan Statistik;
|
|
|
|
2.
|
Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
|
|
|
g.
|
7. UPT.
|
|
|
h.
|
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
|
B. Gambaran Umum Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Bapeda
|
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian
|
|
Pasal 18
|
|
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang informasi, Statistik dan Pengendalian program pembangunan guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
|
|
|
|
Pasal 19
|
|
Kepala Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
|
|
|
|
Pasal 20
|
|
Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
|
BAB III
ANALISIS SISTEM
Uraian Tugas :
|
No.
|
Tindak Kerja dan Obyek Kerja
|
Cara
|
Tujuan
|
|
1.
|
Menyiapkan bahan penyu-sunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
|
Mendata dan menganalisis potensi daerah, hasil penelitian/kajian/workshop, Renstra SKPD, kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang.
|
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan.
|
|
2.
|
Menyiapkan bahan fasili-tasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksana-an perencanaan pemba-ngunan.
|
Mendasarkan kebijakan pemerintah, hasil rapat koordinasi dan konsultasi.
|
Sebagai bahan penyusunan materi.
|
|
3.
|
Menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan.
|
Memperhatikan renstra SK-PD, analisa potensi daerah, hasil kajian, kebijakan pusat, daerah dan hasil musren-bang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertim-bangkan kondisi yang ada.
|
Sebagai dasar operasional perangkat daerah.
|
|
4.
|
Memfasilitasi Rakorbang Bidang pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan.
|
Menyelenggarakan forum ko-ordinasi perencanaan pem-bangunan bidang pengen-dalian, evaluasi dan pelapor-an pelaksanaan pemba-ngunan dengan seluruh stake holder dan instansi terkait.
|
Terwujudnya siner gitas rencana pem bangunan bidang pengendalian, eva luasi dan pelapor-an pelaksanaan pembangunan.
|
|
5.
|
Menyusun Skala Prioritas SKPD Sub Bidang pe-ngendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
|
Memperhatikan Renstra SK-PD, RPJP, RPJMD, Musren-bang Kabupaten dan koor-dinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.
|
Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.
|
|
6.
|
Menyusun data perenca-naan pembangunan di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan pembangunan.
|
Mengumpulkan dan meng-analisis data bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan de-ngan seluruh stake holder dan instansi terkait.
|
Terwujudnya data yang valid dalam rangka rencana pembangunan bidang perencana-an pengendalian, evaluasi dan pela-poran pelaksana-an pembangunan.
|
|
7.
|
Memonitor dan mengeva-luasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan pengenda-lian, evaluasi dan pela-poran pelaksanaan pem-bangunan.
|
Melakukan inventarisasi permasalahan dan analisa pemecahannya baik dengan kunjungan lapangan maupun hasil kajian.
|
Terseduaanya data yang valid dan laporan yang akuntabel.
|
|
8.
|
melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawas-an di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan pembangunan.
|
Melalui pertemuan formal maupun informal.
|
Pelaksanaan kegi-atan pembangun-an sesuai dengan perencanaan.
|
|
9.
|
Menyusun laporan kinerja di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksa-naan pembangunan.
|
Melalui pembuatan pelapor-an secara rutin maupun berkala.
|
Untuk mengevalu-asi capaian kinerja dengan perencanaan.
|
|
10.
|
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
|
Mendasarkan kewenangan pada urusan yang telah ditetapkan pemerintah.
|
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
|
BAB IV.
Kesimpulan
Struktur pengendalian intern yang baik mencakup kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pembangunan.Dengan konsep yang didasarkan atas tanggung jawab sub bidang yang berhubungan dengan Pengendalian, Evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
www.banyumas.go.id, 2008
www.google.co.id, 2008
Filed under: what'z D comment? |
Fithrimarwati's Weblog 
Tugas SIM MM 21
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.
Salah satu paradigma baru itu adalah perihal perencanaan pembangunan daerah. Mulai tahun 2001, seiring dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kiat di balik desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Telah banyak dikembangkan sistem informasi yang berbasis data perencanaan pembangunan, yang beroperasi baik di pusat maupun di daerah. Misalnya, Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (Simdagri) dan SIM Daerah (Simda), yang penerapan pengelolaannya di daerah dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di daerah. Contoh lain adalah yang berkaitan dengan aspek ruang, yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG), yang dikembangkan melalui proyek berbantuan luar negeri Land Resources Evaluation and Planning (LREP) dan Marine Resources Evaluation and Planning (MREP); atau sistem informasi yang menyangkut aspek lingkungan, seperti Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) serta Neraca Sumber Daya Alam dan Spasial Daerah (NSASD) di setiap daerah.
Dengan adanya Sistem Informasi dan Manajemen Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bappeda Purwokerto ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam hal struktur, jenis maupun format data demi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
Makalah ini akan lebih menekankan pada pengendalian system di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapeda Purwokerto. Hal ini dikarenakan Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
I.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi apakah sistem Pengendalian Bapeda Purwokerto sudah tepat untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Dan apabila ditemukan kekurangan dalam sistem, dapat segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak buruk yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan
I.3. Manfaat Penelitian
Memperkaya khasanah ilmu Sistem Informasi Manajemen, dan menggambarkan system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.
I.4.Batasan Masalah
Makalah ini hanya membahas mengenai deskripsi system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.
I.5 Kerangka Pemikiran
System Pengendalian pada sub Bidang Pengendalian, Bapeda Pwt
System Pelaporan pada sub Bidang Pengendalian Bapeda Pwt
Penilaian dan evaluasi
Sudah baik
Belum baik
Perbaikan
BAB II
TINJAUAN UMUM
Nama Jabatan :
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Penjabaran Tugas :
Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
A. Struktur Organisasi
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
a.
1. Kepala Badan .
b.
2. Sekretariat, terdiri dari:
1.
Sub Bagian Umum;
2.
Sub Bagian Keuangan;
3.
Sub Bagian Bina Program.
c.
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
1.
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
2.
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
d.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
1.
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2.
Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
e.
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
1.
Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2.
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
f.
6. Bidang Statistik dan Pengendalian;
1.
Sub Bidang Data dan Statistik;
2.
Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
g.
7. UPT.
h.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Gambaran Umum Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Bapeda
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian
Pasal 18
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang informasi, Statistik dan Pengendalian program pembangunan guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
Pasal 19
Kepala Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
Pasal 20
Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
BAB III
ANALISIS SISTEM
Uraian Tugas :
No.
Tindak Kerja dan Obyek Kerja
Cara
Tujuan
1.
Menyiapkan bahan penyu-sunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
Mendata dan menganalisis potensi daerah, hasil penelitian/kajian/workshop, Renstra SKPD, kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang.
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan.
2.
Menyiapkan bahan fasili-tasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksana-an perencanaan pemba-ngunan.
Mendasarkan kebijakan pemerintah, hasil rapat koordinasi dan konsultasi.
Sebagai bahan penyusunan materi.
3.
Menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan.
Memperhatikan renstra SK-PD, analisa potensi daerah, hasil kajian, kebijakan pusat, daerah dan hasil musren-bang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertim-bangkan kondisi yang ada.
Sebagai dasar operasional perangkat daerah.
4.
Memfasilitasi Rakorbang Bidang pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan.
Menyelenggarakan forum ko-ordinasi perencanaan pem-bangunan bidang pengen-dalian, evaluasi dan pelapor-an pelaksanaan pemba-ngunan dengan seluruh stake holder dan instansi terkait.
Terwujudnya siner gitas rencana pem bangunan bidang pengendalian, eva luasi dan pelapor-an pelaksanaan pembangunan.
5.
Menyusun Skala Prioritas SKPD Sub Bidang pe-ngendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Memperhatikan Renstra SK-PD, RPJP, RPJMD, Musren-bang Kabupaten dan koor-dinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.
Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.
6.
Menyusun data perenca-naan pembangunan di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Mengumpulkan dan meng-analisis data bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan pembangunan de-ngan seluruh stake holder dan instansi terkait.
Terwujudnya data yang valid dalam rangka rencana pembangunan bidang perencana-an pengendalian, evaluasi dan pela-poran pelaksana-an pembangunan.
7.
Memonitor dan mengeva-luasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan pengenda-lian, evaluasi dan pela-poran pelaksanaan pem-bangunan.
Melakukan inventarisasi permasalahan dan analisa pemecahannya baik dengan kunjungan lapangan maupun hasil kajian.
Terseduaanya data yang valid dan laporan yang akuntabel.
8.
melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawas-an di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Melalui pertemuan formal maupun informal.
Pelaksanaan kegi-atan pembangun-an sesuai dengan perencanaan.
9.
Menyusun laporan kinerja di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksa-naan pembangunan.
Melalui pembuatan pelapor-an secara rutin maupun berkala.
Untuk mengevalu-asi capaian kinerja dengan perencanaan.
10.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Mendasarkan kewenangan pada urusan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB IV.
Kesimpulan
Struktur pengendalian intern yang baik mencakup kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pembangunan.Dengan konsep yang didasarkan atas tanggung jawab sub bidang yang berhubungan dengan Pengendalian, Evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
www.banyumas.go.id, 2008
www.google.co.id, 2008
Share this:
Related
Filed under: what'z D comment? |